Pemkot Tangerang Siap Laksanakan Instruksi Pusat soal Transportasi Online

Posted by

Tangerang –┬áPemerintah Kota (Pemkot) Tangerang siap melaksanakan instruksi Pemerintah Pusat terkait angkutan transportasi berbasis aplikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin usai memimpin rapat BNN Kota Tangerang, di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Rabu (05/04).

“Terkait Permenhub 32 tahun 2016 yang direvisi menjadi Permenhub 26 tahun 2017, meskipun sampai saat ini kita belum menerima revisiannya tapi secara prinsip kita siap melaksanakan aturan itu,” kata Sachrudin.

Kesiapan tersebut mulai dari sarana-prasarana, terutama dari sisi uji kelayakan atau KIR.

“Inikan tata laksana KIRnya sendirikan nantinya diatur di peraturan itu, makanya kita masih menunggu kejelasannya nanti seperti apa,” ujarnya.

Namun ada kendala lain yang masih dihadapi Pemkot Tangerang terkait pelaksanaan regulasi tersebut, terutama dari sisi kuota jumlah angkutan berbasis aplikasi yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Inikan terkait kuota juga belum kita terima, kita tunggu aja karena dari pusat juga masih memberikan tenggat waktu dua bulan,” terangnya.

“Termasuk juga soal tarifnya,” tambahnya.

Selain itu, Sachrudin juga mengaku, pemkot saat ini juga sedang membahas aturan terkait ojek online yang ternyata tidak diatur di Permenhub 26 tahun 2017.

“Sebenaranya kita berharap Pemerintah Pusat juga bisa mengatur terkait ojek online. Tapi, kalau memang tidak diatur kita nanti coba kaji pengaturannya seperti apa,” katanya.

“Karena ojek online ini mau bagaimanapun juga telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan jumlahnya juga sangat banyak,” sambungnya.

Sementara itu, terkait angkutan umum roda dua atau ojek, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saeful Rohman menyampaikan, bahwa pengaturannya nanti meliputi zona pelayanan ojek online dan ojek pangkalan termasuk didalamnya lokasi yang diperbolehkan untuk mangkal.

“Kita sedang bahas dari Bakorlantas terkait pengaturan angkutan umum roda dua atau ojek,” kata ucap Saeful.

Subtansi dari aturan tersebut nantinya akan meliputi aturan tempat mangkal yang diperbolehkan, larangan untuk memarkir kendaraan bermotor di bahu, badan dan halte dan fasilitas pejalan kaki atau trotoar. Termasuk, larangan untuk menaikan penumpang dari terminal baik untuk ojek online atau oleh ojek pangkalan. Angkutan roda dua tersebut juga tidak boleh menaikan orang dari jalan yang ada trayek angkutan reguler.

“Mereka nanti harus punya tempat khusus, tempat khusus yang dapat menampung milik atau mitra kerja anggotanya. Parkir juga di tempat khusus, dilarang mengganggu kegiatan lalu lintas,” paparnya.

Menanggapi wacana usulan agar Pemerintah Pusat juga mengeluarkan aturan terkait ojek, Saeful Rohman menyambut baik.

“Ya kalau ada alhamdulilah, bagus banget artinya pemerintah daerah punya dasar untuk mengeluarkan aturan terutama terkait pengaturan zona layanan ojek online,” imbuhnya.(Humas Pemkot Tangerang)